Strategi Subianto Menjaga Marwah Fiskal dan Kedaulatan

Oleh: Nirwan Junaidi Rokan

Mengapa Presiden Prabowo Subianto begitu "pelit" mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Bencana Nasional untuk banjir Sumatera akhir 2025? Bagi publik yang emosional, ini dianggap pengabaian. Namun, jika kita membedah UU No. 24 Tahun 2007 dan PP No. 21 Tahun 2008, kita akan menemukan bahwa Presiden sedang melakukan tindakan penyelamatan negara yang bersifat preventif.


1. Jebakan "Open-Ended Budget" dan Peran BPK/BPKP

Dalam kacamata investigasi keuangan, status Bencana Nasional adalah "cek kosong" yang bisa memicu penyalahgunaan masif. Presiden menekankan anggaran "terukur" karena beliau paham bahwa dalam status nasional, kendali anggaran seringkali berpindah menjadi otoritas absolut yang sulit diaudit secara real-time.

Dengan menolak status nasional, Presiden justru mengaktifkan lapis pengawasan ganda:

  • Audit Berjalan (Pre-Audit): Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan BPKP tetap bisa bekerja dengan standar prosedur operasional normal. Dana Siap Pakai (DSP) dikucurkan melalui mekanisme yang terpantau, bukan melalui skema darurat yang seringkali mengabaikan transparansi pengadaan barang dan jasa.
  • Mencegah "Bencana di Atas Bencana": Presiden ingin memastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun dari Dana Siap Pakai yang menjadi objek korupsi. Kehadiran menteri-menteri di lapangan adalah bentuk pengawasan fisik agar bantuan logistik tidak hanya sampai secara kuantitas, tapi juga kualitas, tanpa manipulasi vendor.


2. Belajar dari Sejarah: Tsunami 2004 vs Sumatera 2025

Presiden Subianto sangat konsisten dengan preseden hukum. Dalam sejarah kita, hanya dua kejadian yang menyandang status Bencana Nasional: Tsunami Aceh 2004 dan Pandemi Covid-19. Keduanya memiliki satu kesamaan: Kelumpuhan total pemerintah daerah.

Di Sumatera akhir 2025 ini, faktanya BPBD, TNI, Polri, dan Basarnas masih berfungsi. Jika Presiden gegabah menetapkan status nasional, ia justru akan menciptakan "mentalitas pengemis" bagi birokrasi daerah. Beliau sedang mendidik pemerintah daerah agar tetap menjadi garda terdepan, sementara Pusat berperan sebagai back-up kekuatan penuh. Ini adalah cara Subianto memaksa setiap kepala daerah untuk bertanggung jawab secara administratif dan hukum atas pengelolaan lingkungannya, termasuk menghadapi potensi gugatan Ekosida.


3. Diplomasi "Bendera Putih" dan Harga Diri Bangsa

Dunia internasional mengamati dengan cermat. Tawaran bantuan asing berdatangan, namun Indonesia memilih berdiri tegak. Mengapa?

  • Kemandirian Ekonomi: Menerima bantuan internasional secara serampangan seringkali dibarengi dengan intervensi kebijakan atau ketergantungan logistik jangka panjang.
  • Psikologi Pasar Global: Dengan menangani bencana secara mandiri, Indonesia mengirim sinyal kepada investor dunia bahwa kita adalah bangsa yang resilien (tangguh). Kita bukan negara yang ambruk hanya karena banjir di tiga provinsi. Stabilitas ini penting untuk menjaga nilai tukar rupiah dan kepercayaan investasi yang sedang tumbuh.


4. Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?

Desakan masyarakat sipil untuk status nasional memang memiliki dasar kemanusiaan. Namun, kita harus waspada pada "penumpang gelap" yang ingin status nasional ditetapkan agar anggaran pusat bisa dikeruk tanpa prosedur pengawasan daerah yang ketat.

Presiden Subianto memilih jalan yang tidak populer: Dicaci karena dianggap lambat, demi memastikan uang rakyat tidak dicuri. Beliau membuka ruang bagi diaspora dan bantuan masyarakat, asalkan mekanismenya transparan. Ini adalah implementasi nyata dari gotong royong yang akuntabel, bukan gotong royong yang liar.


Kepemimpinan Berbasis Data, Bukan Tekanan

Sikap Presiden Prabowo Subianto adalah bentuk Kepemimpinan Strategis. Beliau melindungi rakyat Sumatera dengan mengirim 10 menteri dan anggaran besar, namun di saat yang sama, beliau melindungi seluruh rakyat Indonesia dari ancaman krisis fiskal dan degradasi kedaulatan.

Status Bencana Nasional adalah kartu as yang hanya dikeluarkan saat negara benar-benar lumpuh. Selama jantung birokrasi daerah masih berdenyut dan koordinasi pusat masih kuat, Indonesia tidak perlu "menyerah" pada keadaan. Inilah jawaban atas pertanyaan "ada apa sebenarnya": Presiden sedang menjaga harga diri bangsa di mata dunia, sembari memastikan setiap piring nasi bagi korban banjir diawasi oleh auditor negara agar tidak diselewengkan.